Category: Benang Merah

Dinamika UKT di Tengah Pandemi

Posted: 18 September 2020
Comments: 0


(BEM Unsoed/Yana Ellisiana Deviasari)




"Di tengah pandemi, keringanan UKT untuk semua mahasiswa jadi sebuah kebijakan yang dinanti. Namun, Unsoed memilih jalan berbeda yang tidak mengakomodir kebutuhan seluruh mahasiswanya."





Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi banyak pihak, tak terkecuali mahasiswa. Selain biaya tambahan untuk pulsa internet serta kesulitan akses dalam menyelesaikan penelitian, mahasiswa juga mengalami kesulitan untuk membayar uang kuliah.





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2020 pada 19 Juni lalu. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, dan Kepala Biro Hukum Kemendikbud Dian Wahyuni tersebut berisikan tentang SSOBPT (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi) pada Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbud.





Sebagai wujud implementasi Permendikbud tersebut, Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Suwarto, menerbitkan Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Unsoed. Peraturan rektor ini dikeluarkan guna memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang ekonominya terdampak Covid-19.





Namun, peraturan itu melahirkan persoalan baru bagi mahasiswa Unsoed. Pasalnya selain keringanan UKT, didalamnya juga tertulis soal kenaikan UKT dan uang pangkal untuk beberapa fakultas. Bukannya menyelesaikan masalah, peraturan tersebut malah menimbulkan polemik-polemik baru.





Aliansi Soedirman Melawan yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi ekstra, serta mahasiswa umum melakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai peraturan rektor ini. Persoalan dikaji mulai dari keringanan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir, kenaikan UKT dan uang pangkal, hingga transparansi anggaran selama keberlangsungan pembelajaran daring. Aliansi Soedirman Melawan telah memaparkan beberapa kajian kepada publik dalam video yang berjudul “Mahasiswa Merana, Unsoed Kemana” via Instagram Soedirman Melawan.





UKT dan Uang Pangkal





Poin kekeliruan pertama pada peraturan rektor ditemukan pada Pasal 6 Ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pihak universitas akan memberi potongan 50% dari besaran UKT untuk mahasiswa tingkat akhir yang mengambil kurang dari atau sama dengan 6 SKS (Sistem Satuan Kredit). Padahal, terdapat beberapa fakultas yang memiliki bobot lebih dari 6 SKS untuk mahasiswa tingkat akhir.





"Tidak semua fakultas di Unsoed secara bobot itu 6 SKS bagi mahasiwa tingkat akhir. Contohnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), bobot SKS untuk tugas akhir itu 9 SKS, sama halnya di Fakultas Pertanian. Kemudian di Fakultas Peternakan bobot SKS untuk tugas akhirnya mencapai 7 SKS,” kata Fakhrul Firdausi melalui siaran langsung di akun Instagram Aliansi Soedirman Melawan, Kamis (30/07).





"Seharusnya ini bisa disesuaikan saja [sesuai SKS di fakultas], bukan disebutkan sama-sama mahasiswa tingkat akhir. Hanya karena perbedaan jumlah SKS, bisa jadi tidak mendapatkan potongan UKT sebesar 50%," Fakhrul menegaskan.





Poin kedua adalah terkait kebijakan penyesuaian UKT pada masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan dirasa tidak memiliki perbedaan dengan Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2015 tentang penyesuaian UKT yang selama ini sudah diterapkan. Padahal dengan diterbitkannya peraturan terbaru ini, mahasiswa berharap bisa mendapatkan potongan UKT.  "Jika kita berbicara dampak dari pandemi ini, kita semua terdampak," tambah Fakhrul.





Banyaknya komponen anggaran yang tidak terpakai secara maksimal selama perkuliahan secara daring seharusnya bisa menjadi dasar kebijakan pemotongan UKT. "Di kondisi sekarang, banyak sarana dan prasarana yang tidak terpakai. Artinya ada anggaran yang tidak terserap. Seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pemotongan biaya UKT kepada seluruh mahasiswa Unsoed," jelas Andre dari Tim Kajian Aliansi Soedirman Melawan pada Kamis (30/07).





Ia kemudian memaparkan terkait kemunculan UKT golongan 8 di beberapa jurusan. "Setidaknya ada empat jurusan yang mengalami penambahan golongan 8 yaitu S1 Teknik Pertanian, S1 Ilmu dan Teknologi Kelautan, S1 Agroteknologi, dan S1 Agribisnis.”






Munculnya UKT golongan 8 pada Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020.
(Sumber: Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020)




Kemunculan UKT golongan 8 juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, belum ada Surat Keputusan Menteri yang memperbolehkan Unsoed menetapkan golongan 8 atau golongan UKT baru. "Tidak tepat rasanya kala negara sedang mengalami krisis ekonomi seperti ini, Unsoed malah menaikkan uang pangkal," ujar Andre.





Besaran uang pangkal pada golongan pertama di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengalami kenaikan sebesar Rp.5.000.000, sementara Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp.10.000.000 dari tahun-tahun sebelumnya.













Harapan dan Kondisi Mahasiswa





Kementerian Adkesma BEM Unsoed kemudian melakukan “Survei Persepsi Mahasiswa Unsoed Terhadap Kebijakan Keringanan UKT” sejak tanggal 1-7 Juli 2020. Hasil survei menyatakan bahwa 95,4% mahasiswa Unsoed membutuhkan keringanan UKT, 45,2% responden menyatakan kesulitan membayar UKT di masa pandemi Covid-19, dan 36,6% diantaranya merasa sangat kesulitan. 





Survei tersebut semakin memperjelas bahwa keringanan UKT adalah kebutuhan bagi mahasiswa, karena sebagian besar biaya kuliah mahasiswa ditanggung orang tua atau wali yang pekerjaannya terdampak pandemi Covid-19.





"Menurut saya, UKT di masa pandemi ini seharusnya diturunkan saja. Apalagi yang mendapat UKT level 3 keatas, karena masa pandemi ini berdampak sekali sama penghasilan orang tua terutama jika orang tuanya bukan PNS," kata Nindya, mahasiwa FPIK jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2017 saat dihubungi melalui WhatsApp pada Sabtu (08/08). 





Terkait kendala pembayaran UKT, Nindya sendiri telah mengajukan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). "Sebenarnya KIP-K itu membantu juga bagi mahasiswa yang ekonominya benar-benar terdampak karena Covid-19 ini. Tapi pengajuannya juga belum disetujui, kalau misal kemungkinan buruknya nggak disetujui, ya berarti nanti tetap bayar UKT sesuai ketentuan awal," tambahnya.





Serupa dengan Nindya, Alfaen Haydar, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Teknologi Pangan angkatan 2019 juga menuturkan melalui WhatsApp perihal kesulitannya untuk membayar UKT, Rabu (05/08). "Saya masih belum mampu membayarnya [UKT]. Karena saya anak ke-2 dari 4 bersaudara, orangtua saya masih kesulitan untuk membayar. Sebab karena ada pandemi, pekerjaan orang tua saya menjadi sepi, ditambah lagi tenggat waktu pembayarannya yang sebentar,” akunya. 





Ia berpendapat bahwa di kondisi pandemi saat ini, Rektor Unsoed seharusnya mengeluarkan pemangkasan UKT bagi seluruh mahasiswa. "Menurut saya dan saya yakin harapan seluruh mahasiswa Unsoed, keputusan yang harus dibuat yaitu dengan pemangkasan biaya UKT, dan mungkin ditambah dengan bantuan dalam bentuk kuota untuk perkuliahan," ujar Alfaen.





Tanggapan Rektorat





Banyaknya polemik dalam Peraturan Rektor No.20 Tahun 2020 kemudian disusun menjadi sebuah naskah kajian yang dilayangkan langsung oleh BEM Unsoed kepada pihak rektorat. Lewat berbagai perjuangan dan desakan untuk melakukan audiensi, akhirnya jajaran pimpinan rektorat bersedia melaksanakan audiensi bersama mahasiswa pada Rabu (05/08). Audiensi diselenggarakan pukul 10.00-12.00 WIB secara daring dan disiarkan langsung melalui akun YouTube BEM Unsoed serta Instagram Soedirman Melawan.





Dalam audiensi tersebut Rektor Unsoed, Suwarto, mengatakan permasalahan potongan UKT 50% bagi mahasiswa tingkat akhir yang belum setara akan diakomodir oleh pihak fakultas. "Memang ada beberapa fakultas yang SKS tugas akhir-nya lebih dari 6, maka [hal tersebut] akan diakomodir oleh dekanat asalkan sudah melakukan penelitian," katanya.





"Unsoed ini BLU (Badan Layanan Umum), jadi harus mengikuti Peraturan Menteri dan tidak bisa melakukan perubahan sendiri. Maka dari itu mengenai penurunan harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah diatur sebelumnya," ujar Suwarto sebagai tanggapan atas tuntutan potongan UKT untuk seluruh mahasiswa Unsoed.





Suwarto juga menyangkal perihal munculnya UKT golongan 8 di Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020 pada sejumlah jurusan dan meningkatnya besaran uang pangkal di beberapa fakultas. “Uang pangkal masih belum pasti sehingga tetap bisa diisi sesuai kemampuan mahasiswa, bahkan boleh 0 rupiah.”





Menurutnya kebijakan yang ada sudah menjangkau seluruh mahasiswa yang terdampak pandemi. “Lapor ke saya jika terdapat mahasiswa yang masih memerlukan penyesuaian UKT dan UKT-nya naik,” tegas Suwarto.





Surat Keputusan Rektor Unsoed No. 3658 Th. 2020





Jumat (28/08) Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM Unsoed melakukan penelusuran terkait kejelasan penerima potongan UKT sebesar 50% bagi mahasiswa akhir, mengingat hari itu merupakan hari terakhir pembayaran UKT bagi mahasiswa aktif.





Setelah dikonfirmasi langsung kepada Wakil Rektor I Akhmad Sodiq, Surat Keputusan (SK) masih dalam proses, sehingga pembayaran UKT dan pengisian KRS diperpanjang sampai 4 September 2020. Perpanjangan pembayaran UKT juga berlaku untuk mahasiswa yang mengajukan bantuan UKT melalui porgram Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).





Hingga akhirnya, pada 1 September 2020 pihak universitas resmi menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Melaksanakan Tugas Akhir atau Mengambil Mata Kuliah Maksimal Enam (6) SKS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. Melalui surat keputusan ini, sebanyak 1916 mahasiswa tingkat akhir di Unsoed dari seluruh fakultas telah terakomodir keringanan pembayaran UKT sebesar 50%.





Mahasiswa tingkat akhir yang belum membayar UKT dan mendapat potongan dapat melakukan pembayaran terakhir pada 4 September 2020 kemarin.





Sementara itu, prosedur pengembalian UKT bagi mahasiswa yang sudah membayar UKT secara penuh sebelum surat keputusan tersebut keluar dapat dilakukan melalui laman bit.ly/pengembalianukt2020 dengan mengunggah berkas berikut: surat permohonan pengembalian, bukti pembayaran UKT (jika struk hilang bisa mencetak keterangan di Sista yang menunjukkan sudah membayar UKT atau ke bagian registrasi untuk meminta bukti pembayaran UKT), serta nomor rekening beserta data diri dan keterangan atas nama rekening (dapat berbentuk print atau melampirkan fotokopi tabungan).





Pengajuan pengembalian bisa dilakukan hingga 28 September 2020, sementara dana pengembalian diestimasikan turun sekitar satu bulan sejak penyerahan berkas.





Persoalan UKT bagi mahasiswa Unsoed selama ini tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bahkan di tengah pandemi yang melanda, nasib UKT kita menjadi tanda tanya. Kebijakan yang dibuat belum berpihak untuk semua, padahal sebagai institusi publik seharusnya Unsoed dapat membuat kebijakan dengan melihat kebutuhan yang sesuai di lapangan.










Penulis: Dzaki Azhar





Reporter: Ardi Eka Pandawa





Editor: Chrisdian Provita Bella & Ardi Eka Pandawa


Tags: , , ,

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.