BEM Unsoed — Telah dilaksanakan aksi bertajuk “Seruan Aksi Dua Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Dikebiri, Aparat Diberi Kursi, Eksekutif Tidak Berkompetensi” oleh mahasiswa Banyumas Raya. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa (20/10) pukul 15.10–18.30 WIB di depan Pendopo Si Panji, kawasan Alun-Alun Purwokerto.
Aksi ini merupakan bentuk protes mahasiswa Banyumas terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Mahasiswa mengajukan delapan tuntutan kepada Bupati Banyumas, yang meliputi isu kebakaran hutan danBanyumas (Karhutla), pendidikan, lingkungan, hingga demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai lembaga dan universitas di Banyumas Raya, masyarakat sipil, pers atau media massa, aparat kepolisian, serta perwakilan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas.
(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Rangkaian aksi diawali dengan orasi mahasiswa Banyumas Raya yang menyuarakan kritik dan keresahan terhadap berbagai isu selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Orasi dilanjutkan dengan pembacaan delapan tuntutan mahasiswa. Dalam rangkaian tersebut, terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian yang menyebabkan beberapa massa aksi terluka. Mahasiswa juga menuntut kehadiran Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M., agar kritik mahasiswa dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, bupati tidak berada di tempat karena sedang berada di Yogyakarta sehingga diwakilkan oleh pihak lain.
Selanjutnya, mahasiswa melakukan dialog terbuka dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, bersama sejumlah anggota DPRD Banyumas. Akan tetapi, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang konkret. Aksi kemudian ditutup dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta nyanyian lagu pergerakan sebagai bentuk protes atas audiensi yang tidak menyelesaikan persoalan terkait tuntutan yang diajukan.
(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Aksi ini diselenggarakan untuk menyuarakan kekecewaan, kritik, dan tuntutan atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan sepanjang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, terutama karhutla yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga mengkritik kinerja pemerintah yang belum menyelesaikan persoalan pendidikan, demokrasi dan HAM, serta lingkungan, yang menurut mereka masih memerlukan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah.
Meskipun mahasiswa menyampaikan kritik melalui orasi hingga sempat terjadi bentrokan antara aparat dan massa aksi, kegiatan tetap berakhir dengan baik dan lancar.
Penulis: Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor: Angely Puspita Sari
