BEM Unsoed – Telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai Penyampaian Aspirasi Kenaikan Biaya Pendidikan Tinggi pada Kamis (16/05) pukul 10.00–13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa kepada Komisi X DPR RI atas kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) yang berakar dari Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT) sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mendikbudristek No. 54/P/2024 tentang besaran SSBOPT. Hal tersebut memunculkan permasalahan mengenai angka standar biaya operasional yang ditetapkan dinilai tidak mempertimbangkan aspek perbedaan konteks dan kebutuhan dari perguruan tinggi di berbagai daerah.
Rangkaian acara yang dihadiri oleh Komisi X DPR RI dan perwakilan BEM Unsoed serta BEM SI diawali dengan pengantar dari Pimpinan Rapat, Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan mahasiswa yang dilanjutkan sesi tanya jawab, dan akhiri dengan penyampaian saran dari anggota Komisi X DPR RI. RPDU antara Komisi X DPR RI dan mahasiswa menghadirkan kesimpulan antara lain:
- Komisi X DPR RI menilai negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan pengalokasian APBN yang tidak optimal dan pemberlakuan kebijakan PTN-BH, serta perintah kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terkait kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan.
- Komisi X DPR RI meminta BEM SI agar melakukan kajian terkait permasalahan umum yang terjadi di perguruan tinggi.
- Komisi X DPR RI mendesak pencabutan Permendikbudristek RI No. 2 Tahun 2024.
- Komisi X DPR RI akan segera melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek RI mengenai pembahasan permasalahan pendidikan tinggi.
- Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk tujuan yang di antaranya mengenai respon terkait permasalahan biaya pendidikan tinggi.
Penulis: Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor: Neli Dwi Sahputri