BEM Unsoed – Telah digelar aksi menolak kebijakan pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari Senin (5/9) oleh BEM Unsoed bersama Aliansi Semarak. Sebelum aksi dilaksanakan, konsolidasi terbuka dan teknis lapangan yang mengundang seluruh elemen masyarakat di Banyumas telah dilakukan. Dalam forum konsolidasi, massa sepakat untuk membuat kajian ilmiah yang nantinya akan dibawa dan menjadi pedoman massa ketika aksi digelar. Dalam forum teknis lapangan, massa sepakat untuk menggelar aksi tuntutan. Tuntutan dari massa aksi konkrit adalah MENUNTUT PEMERINTAH UNTUK MENCABUT KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI.
Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa aksi di titik kumpul, yaitu Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unsoed. Massa aksi lalu melakukan briefing awal yang dikomandoi oleh koordinator lapangan (koorlap) dan perangkat aksi lainnya di titik kumpul. Sekitar pukul 13.30, massa aksi berangkat secara konvoi menuju Jl. Tentara Pelajar sebagai tempat parkir motor dari massa aksi. Dari Jl. Tentara Pelajar, massa aksi yang dipimpin oleh mobil komando long march ke titik aksi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas.
Aksi dimulai dengan damai dan orasi demi orasi disampaikan. Massa aksi sepakat untuk menjalankan aksi sampai selesai dan tuntutan direalisasikan. Akan tetapi, sepertinya hal tersebut sulit bagi pejabat publik Kabupaten Banyumas. Karena, pada saat hari mulai sore, Pak Achmad Husein dan Pak Budi Setiawan selaku Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Banyumas keluar menemui massa aksi. Dalam kesempatan itu, massa aksi pun mencoba menyampaikan tuntutan dan memberikan kajian yang telah dibuat. Namun, jawaban dari beliau-beliau hanya bersifat normatif dan tidak menunjukan bahwa mereka setuju dengan apa yang dituntut oleh massa aksi. Sikap mereka menunjukan bahwa mereka tidak memiliki sikap pasti dimana mereka berpihak. Padahal, seorang pejabat publik adalah orang yang harus berpihak dan membela rakyatnya.
Perdebatan antara massa aksi dengan Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Banyumas berlangsung amat sangat panjang. Akan tetapi, di tengah perdebatan, Pak Budi Setiawan, Ketua DPRD Banyumas, yang katanya merupakan perwakilan rakyat, yang kedudukannya sekarang adalah berkat pilihan rakyat, justru meninggalkan rakyatnya dalam diam dan tidak mengucap satu patah kata pamit sekali pun. Maka, bisa disimpulkan bahwa beliau tidak bersama rakyat yang memilihnya.
Tersisa Pak Achmad Husein dengan segudang alibinya. Dengan jelas, beliau mengatakan setuju dengan tuntutan dari mahasiswa. Namun, setelah mahasiswa meminta pernyataan resmi dan lengkap terkait hal yang beliau setujui, jawaban dari beliau hanyalah “Saya sudah setuju dengan kalian semua, mau apa lagi?” dengan senyum canggungnya. Sampai akhirnya, massa aksi menawarkan beliau untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas jika memang tidak ada perubahan dari pemerintah pusat dalam hal kembali menurunkan harga BBM bersubsidi ke harga semula. Akan tetapi, lagi-lagi, jawaban beliau bukan selayaknya Bupati yang berani berbuat apapun untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diperparah dengan beliau menyuruh para mahasiswa yang mengikuti aksi untuk membuat kajian ilmiah terkait kenaikan UMK ini. Padahal, beliau dan jajarannya digaji untuk mengkaji, membuat, dan merealisasikan kebijakan yang dibutuhkan rakyat, bukan kebijakan yang menyusahkan rakyat.
Maka dari itu, BEM Unsoed dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini adalah Bupati Banyumas beserta jajarannya dan Ketua DPRD beserta jajarannya, adalah pejabat publik yang tidak memiliki kompetensi dan integritas. Mengapa demikian? Karena beliau-beliau semua tidak mau berjuang untuk rakyatnya dan tidak mau berdiri di pihak rakyatnya.
Penulis : Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor : Shadine Azalia Viranda