BEM Unsoed – Telah dilaksanakan salah satu program kerja dari Kementerian Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman 2025 (Akspro BEM Unsoed 2025), yaitu Musyawarah Besar Sosial Politik 2025 (MUBES SOSPOL 2025) yang dilaksanakan pada hari Sabtu (10/05) pada pukul 09.00–17.00 WIB di Aula Gedung C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman (FMIPA UNSOED).
Forum ini mempertemukan berbagai lembaga intra kampus untuk menyampaikan dan merumuskan aspirasi serta keresahan mahasiswa terkait isu sosial politik di tingkat kampus, regional, dan nasional. Penandatanganan surat komitmen dilakukan untuk menyatukan suara dan menetapkan arah gerak bersama dalam mengawal isu strategis. Forum diawali dengan penyampaian aspirasi dan keresahan oleh setiap lembaga. Melalui diskusi yang mendalam, lembaga-lembaga tersebut menyepakati isu pada tiga tingkatan:
- Nasional: Transformasi Sistem Pidana di Indonesia
- Kampus: Keterbukaan Birokrasi
- Regional: Pemerataan Infrastruktur
(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Hasil dari forum ini adalah penetapan Aliansi Soedirman Melawan sebagai arah gerakan kolektif. Sebagai bentuk komitmen yang nyata, seluruh lembaga sepakat untuk menandatangani surat pernyataan bersama demi keberlanjutan pengawalan isu-isu tersebut.
Forum ini melibatkan partisipasi dari berbagai lembaga mahasiswa lintas fakultas dan komite ad hoc, yaitu:
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (BEM UNSOED)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM FT)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (BEM KBMIK)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (BEM FPIK)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (BEM FMIPA)
- KOMITE AD HOC Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
- KOMITE AD HOC Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
- Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas Biologi (DLM Fabio)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian (BEM Faperta)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH)
(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan kondusif. Setiap lembaga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Diskusi berjalan dinamis dan penuh semangat, dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan transparan. Sebagai hasil akhir, tercapai kesepakatan bersama dalam menentukan isu prioritas dan strategi gerakan selanjutnya.
Penulis: Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor: Tiara Cahyaning Kartiko