BEM Unsoed – Telah dilaksanakan salah satu program kerja dari Kementerian Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman 2025 (Akspro BEM Unsoed 2025), yaitu Seruan Aksi Hari Pendidikan Nasional pada hari Jumat (02/05) pukul 16.00–17.50 WIB dari mulai berkumpulnya massa aksi di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unsoed hingga massa tiba di lokasi utama aksi yang berlangsung di Alun-alun Purwokerto. Seruan Aksi Hari Pendidikan Nasional merupakan wadah artikulasi keresahan dan perlawanan. Aksi ini menjadi momentum politis untuk kembali menggugat dan mengingatkan bahwasanya pendidikan di Indonesia belum berpihak kepada rakyat.

(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Seruan Aksi Hari Pendidikan Nasional diselenggarakan untuk menyuarakan tuntutan atas sistem pendidikan yang eksploratif dan tidak berpihak kepada rakyat. Ketimpangan akses, komersialisasi pendidikan, dan kurikulum yang tidak membebaskan rakyat menjadikan pendidikan Indonesia jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Aksi ini juga bertujuan memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang berbagai bentuk ketidakadilan dalam pendidikan dan menggugah keberpihakan publik terhadap perjuangan pendidikan yang adil, setara, serta bebas.
(Sumber: Kementerian Aksi dan Propaganda)
Rangkaian aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat Banyumas ini berupa aksi massa serta mimbar bebas di depan Alun-alun Purwokerto sebagai ruang publik yang simbolik serta strategis untuk menyuarakan tuntutan. Mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan krusial dalam dunia pendidikan Indonesia, seperti biaya pendidikan kian mencekik, sistem zonasi yang diskriminatif, hingga maraknya intervensi kekuasaan dalam dunia akademik. Dalam mimbar bebas ini, dilaksanakannya orasi, puisi, dan membentangkan spanduk serta pamflet propaganda.
Aksi berjalan dengan lancar dan penuh semangat perlawanan. Meski sempat mendapatkan perlakuan diskriminatif dari aparat, aksi tidak mengalami represifitas fisik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi—meski sempit—masih bisa direbut selama solidaritas tetap dijaga.
Penulis: Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor: Kellia Dyvia A.