BEM Unsoed – Telah dilaksanakan aksi demonstrasi dengan tajuk “Menuju HUT Banyumas dan Indonesia Gelap” pada Rabu (19/02) pukul 13.00—16.30 WIB di depan gedung lama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas. Massa yang terdiri dari berbagai elemen yakni mahasiswa dan rakyat Banyumas menyatakan diri sebagai Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak). Aksi yang dilatarbelakangi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap merugikan masyarakat.
Massa yang berkumpul di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melaksanakan long march menuju gedung lama DPRD Banyumas. Perjalanan menuju titik aksi diiringi oleh orasi-orasi yang membangun semangat massa aksi. Setelah tiba, tiga anggota DPRD Banyumas keluar menemui massa aksi untuk mendengarkan orasi serta tuntutan yang akan diberikan. Adapun ketiga anggota tersebut ialah Didi Rudianto, Ofan Sofiyan, dan H. Supangkat. Setelah menemui massa aksi, perwakilan anggota DPRD Banyumas tersebut membacakan tuntutan bersama-sama dengan massa aksi sebagai bentuk kesepahaman dan keberpihakan terhadap tuntutan yang diberikan.
Adapun tuntutan Aliansi Semarak sebagai berikut:
- Menuntut pemerintah meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
- Menuntut pemerintah membentuk kebijakan dengan memperhatikan prosedur dan kajian akademik yang ada.
- Menuntut pemerintah memperbaiki skala prioritasnya dalam membangun negara dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan pendukung.
- Menuntut dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Anggaran yang justru mengancam berbagai sektor termasuk pendidikan.
- Menuntut pemerintah untuk tidak memotong anggaran pendidikan serta kesehatan sebagai bentuk investasi bagi bangsa dan negara.
- Menuntut pemerintah meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kontraproduktif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Menuntut pemerintahan yang tidak antikritik serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- Menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai konflik agraria serta membentuk kebijakan yang tidak merusak lingkungan.
- Menolak adanya militerisme dalam ranah-ranah sipil yang makin gencar dilakukan oleh pemerintah.
- Menolak pemerintah gemuk yang dijalankan berdasarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menuntut pemerintah dijalankan dengan sistem meritokrasi dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Tidak lama setelah pembacaan dan penandatanganan tuntutan oleh perwakilan DPRD Banyumas, massa aksi membubarkan diri dikarenakan hujan besar yang menerpa Purwokerto. Aksi tuntutan ini menjadi awal bagi pengawalan panjang, baik terhadap isu-isu nasional maupun regional. Harapannya, DPRD Banyumas mampu memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi ini.
Penulis: Kementerian Aksi dan Propaganda
Editor: Adelia Leony A.