Category: Politik

Koalisi Kekeluargaan: Mencari Lawan Ahok!

Posted: 11 Agustus 2016
Comments: 0

[et_pb_section admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Teks" background_layout="light" text_orientation="justified" text_font_size="16" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Senin (8/8/2016), tujuh pengurus partai tingkat DPD bersepakat untuk berkoalisi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Partai tersebut diantaranya PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKS melalui nama ‘Koalisi Kekeluargaan’.

Koalisi tersebut dibentuk sebagai reaksi dan upaya untuk mengimbangi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung Golkar, Nasdem, dan Hanura. Bentukan koalisi tujuh partai itu pastinya akan membuat pengerucutan peta politik.

Apalagi PDIP menghembuskan kemungkinan besar kompetisi hanya dua pasang calon. Yang artinya, sepasang calon yang disiapkan koalisi Kekeluargaan akan berhadapan langsung vis a vis dengan Ahok sebagai petahana.

Dengan begitu, harapannya, peta politik semakin mudah untuk diprediksi, antara pro-Ahok dan sisanya: bersebrangan dengan Ahok. Serta masyarakat Jakarta dihadapkan pada dua opsi pilihan dalam Pilgub 2017 nantinya.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa politik itu sangat dinamis, yang mana, segala kemungkinan dapat terjadi ke depan, termasuk partai yang ‘berubah haluan di menit akhir. Tidak ada yang bisa menebak perubahan konstelasi dalam minggu-minggu ke depan terutama jelang pendaftaran pasangan cagub-cawagub nanti.

Adanya koalisi kekeluargaan, menandakan komunikasi politik yang baik terjalin di tataran pengurus daerah dalam menyamakan persepsi serta platform tentang pembangunan, kesejahteraan, dan demokrasi di Jakarta ke depan, termasuk mencari alternatif lawan untuk petahana.

Koalisi kekeluargaan meski sekilas merekatkan parpol yang ingin Jakarta dipimpin oleh figur yang dinilai lebih baik ketimbang petahana secara lebih lanjut, tidak lain adalah bentuk reaktif parpol akibat tidak sejalan dan kurang sreg dengan kebijakan serta komunikasi politik petahana.

Dengan kata lain, terbentuknya koalisi menjadi bentuk nyata penyatuan parpol-parpol yang memang berkeinginan kuat untuk merebut DKI-1 dari tangan petahana.

"Dengan kata lain, terbentuknya koalisi menjadi bentuk nyata penyatuan parpol-parpol yang memang berkeinginan kuat untuk merebut DKI-1 dari tangan petahana"

Yang menarik, koalisi kekeluargaan yang terbentuk tidak lantas langsung menyepakati calon yang akan diusung. PDIP melalui Ketua DPP Andreas Hugo Pareira (Kompas, 5 Agustus 2016) mengatakan, partainya tidak terburu-buru menentukan calon, mengingat masa pendaftaran yang cukup panjang dan partainya menguasai kursi mayoritas di Jakarta, yang berarti PDIP bisa maju sendiri meski tanpa berkoalisi.

Selain itu, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum mengambil keputusan ‘sakral’ menit akhir. Sementara Gerindra melalui keputusan Ketua Umum Prabowo Subianto sudah meresmikan kandidat yang diusungnya, Sandiaga Uno, yang didukung pula oleh PKS.

PAN dalam Pilgub DKI meski berminat dengan Sandiaga, tetapi belum memberi kepastian, karena Ketum Zulkifli Hasan justru bertujuan memajukan kandidat lain yang notabene kader: Suyoto.

Belum adanya kesepakatan bakal cagub-cawagub di koalisi kekeluargaan, menandakan bahwa tujuh partai ini masih memerlukan intensifikasi komunikasi politik lanjutan untuk mengkonkretkan figur yang diusung, mengingat pembicaraan platform sudah selesai. Itu artinya, masih ada tarik ulur antara partai-partai ini dalam menentukan siapa yang akan diusung dan tidak menutup kemungkinan akan berjalan alot.

Penantang potensial Ahok yang muncul hingga hari ini yakni Tri Rismaharini (Walikota Surabaya/PDIP), Suyoto (Bupati Bojonegoro/PAN), dan Sandiaga Uno (eks-Waketum KADIN/Gerindra). Tiga kandidat ini belakangan mencuat sebagai calon kuat yang akan berkompetisi di Pilgub DKI.

Meski partai di tingkat DPD sudah seiya sekata, dapat dilihat kembali bahwa belum ada ‘suara langit’ yang mengafirmasi dan memperkuat bentuk serta jalanya koalisi ini.

Hingga saat ini, partai di tingkat pusat (DPP) belum berkomentar dan memberikan pernyataan kuat tentang koalisi itu sendiri, apalagi jika membicarakan calon yang diusung. Karena tidak ada jaminan, yang diputuskan DPD menjadi konkret dan disepakati oleh DPP.

Bukan barang baru, bila DPP mengeluarkan keputusan yang tidak sejalan dengan DPD-nya sendiri. Sebuah pertunjukan drama elite-elite parpol yang justru membingungkan publik. Pertanyaanya kemudian, kejutan politik apa lagi yang akan dihadirkan para pimpinan parpol dalam menentukan arah politik di Jakarta ini.

Belum munculnya keputusan final dari partai politik di tingkat pusat, menandakan jika partai politik sangat hati-hati mengambil keputusan final yang sangat dipahami akan memberi dampak besar bagi dinamika politik, mengingat Pilgub DKI dipahami sebagai barometer nasional.

PDIP sebagai ruling party, masih menunggu keluarnya intuisi politik dari ketua umumnya sebagai keputusan yang paling sakral hingga sekarang di partai itu – yang hingga hari ini belum mengambil suara terkait Pilgub DKI.

Sementara pendulum politik terus bergerak, Suyoto belakangan secara senyap sedang dipersiapkan sebagai kandidat oleh PAN. PPP yang terang-terangan mendukung Risma melalui Sekretaris Jenderal DPP Arsul Sani. PKB meski menguatkan sinyal mendukung Sandiaga, tetapi situasi politik yang terus berkembang membuat partai itu memilih irit bicara. Pernyataan bersayap hingga kini dipilih Demokrat, dengan alasan masih berlangsung penjaringan internal.

Pilgub DKI tidak lepas dari peran pemimpin parpol dalam ‘politik menit akhir’ yang terjun langsung menentukan yang kemana bandul perpolitikan akan bergerak. Sakralnya politik menit akhir, dialami PDIP dalam dua pilkada yakni 2002 dan 2012.

"Pilgub DKI tidak lepas dari peran pemimpin parpol dalam ‘politik menit akhir’ yang terjun langsung menentukan yang kemana bandul perpolitikan akan bergerak"

Pada 2012, Megawati mencalonkan Sutiyoso sebagai cagub DKI, padahal mayoritas pengurus PDIP saat itu secara bulat mencalonkan Tarmidi, Ketua DPC PDIP Jakarta Timur (Rakyat Merdeka, 26 Januari 2015).

Sementara menjelang penutupan pendaftaran Pilgub 2012, secara mengejutkan PDIP maju mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) yang pada saat itu masih menjabat Walikota Solo. Padahal saat itu santer PDIP akan kembali mendukung Fauzi Bowo (Foke) yang notabene adalah petahana.

Bisa dikatakan, PDIP melalui politik menit akhir akan kembali menjadi penentu di dalam Pilgub 2017 ini, yang secara langsung maupun tidak, berpengaruh mengubah peta politik.

Pimpinan parpol (yang termasuk dalam tujuh partai anggota ‘Koalisi Kekeluargaan’) sedang mengaitkan kemungkinan dan menunggu perkembangan politik, termasuk berubahnya peta pada menit akhir. Sebab tidak mudah menyatukan tujuh partai politik sekaligus dalam konteks kepentingan reaktif bernama Pilgub DKI.

Koalisi Kekeluargaan memberikan makna mengenai adanya kepentingan dan titik temu yang sama oleh pengurus parpol di tingkat daerah yang hanya bisa dicapai dengan menggantikan petahana dengan kandidat yang lebih baik dari petahana.

Namun menjadi sebuah pertanyaan besar, siapakah kandidat yang akan dimajukan koalisi itu sebagai lawan sepadan petahana? Atau justru belum ada titik kompromi yang disepakati kedua belah pihak antara eliet-elite antarparpol, maupun internal parpol masing-masing.

Dengan dalih dinamika yang berkembang di lapangan, parpol akan terus bermanuver mencari titik temu diantara mereka, tidak terkecuali dalam koalisi Kekeluargaan, tentu dengan satu tujuan: mencari lawan Basuki (Ahok)!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.