Category: Politik

Tantangan Mewujudkan ASEAN 'Bersatu'

Posted: 11 Agustus 2016
Comments: 0

[et_pb_section admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Teks" background_layout="light" text_orientation="justified" text_font_size="16" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Masih hangat dalam pemberitaan bagaimana saat ini ketegangan di Laut Tiongkok Selatan kian meningkat pascaputusan Mahkamah Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) yang menolak mengakui klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau nine-dash line di Laut Tiongkok Selatan.

Dengan dasar sejarah, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Namun, klaim yang diajukan oleh Tiongkok tersebut dianggap menyinggung batas kedaulatan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Hasil putusan yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2016 ini disambut baik oleh negara-negara claimant, tetapi tidak halnya dengan Tiongkok. Tiongkok menentang keras hasil putusan Mahkamah Arbitrase dan berdalih akan tetap mempertahankan kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa dan perseteruan yang ada diharapkan dapat menemukan titik terang tatkala pertemuan antarmenteri negara-negara ASEAN atau ASEAN Minesterial Meeting (AMM) ke-49 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 atau sepuluh hari setelah putusan Mahkamah Arbitrase dikeluarkan.

Namun, seperti kabar yang beredar, pertemuan regional yang mengusung tema "Changing Vision Into Reality for a Dynamic ASEAN Community" ini mengalami kebuntuan saat menteri luar negeri negara-negara ASEAN gagal mencapai kesepakatan soal isu Laut Tiongkok Selatan.

Filipina sebagai negara penggugat bersikeras agar putusan Mahkamah Arbitrase disebutkan di dalam komunike bersama. Namun, hal ini ditentang oleh Laos dan Kamboja yang memiliki kepentingan dengan Tiongkok untuk tidak menyebutkan putusan tersebut di dalam komunike bersama.

Situasi ini menggambarkan bahwasannya saat ini kesatuan dan sentralitas ASEAN tengah diuji. Jika menilik kembali definisi organisasi internasional yakni sebagai organisasi yang dibangun atas dasar nilai, norma, aturan, dan prosedur yang disepakati oleh negara-negara anggotanya guna mencapai tujuan bersama, nampaknya situasi yang kini dihadapi ASEAN kontradiktif dengan penjabaran definisi tersebut.

"Situasi ini menggambarkan bahwasannya saat ini kesatuan dan sentralitas ASEAN tengah diuji"

Adanya perbedaan kepentingan antara negara-negara claimant seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang bersebrangan dengan Laos dan Kamboja dinilai akan memperkeruh soliditas negara-negara ASEAN.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan sekaligus negara non-claimant pun mendapat sorotan terkait kepimpinannya sebagai “natural leader” ASEAN untuk dapat menyelesaikan sengketa ini.

Kendati demikian, secara mengejutkan Filipina memilih untuk menarik tuntutannya. Filipina bersedia agar rujukannya terkait putusan Mahkamah Arbitrase dihilangkan. Hal ini dilakukan Filipina guna memecah kebuntuan di dalam komunike bersama.

Di sisi lain, Filipina tidak ingin mengulang sejarah atas kegagalan AMM di dalam mencapai kesepakatan bersama terkait dengan isu Laut Tiongkok Selatan yang pernah terjadi beberapa tahun silam.

Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay menyebutkan bahwa putusan mahkamah adalah bagian dari pesoalan bilateral antara Manila dan Beijing, bukan persoalan yang harus ditangani ASEAN.

Tindakan ini pun seketika menghadirkan berbagai spekulasi dan kritikan terhadap ASEAN. ASEAN dinilai lemah sehingga memberi jalan kemenangan bagi Tiongkok.

Selain itu, langkah yang dilakukan Filipina untuk mengatasi persoalan ini melalui mekanisme bilateral disinyalir merupakan perwujudan dari nihilnya kesepakatan antara ASEAN dan Tiongkok di dalam Kesepakatan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) untuk meredakan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Di sisi lain, meskipun pada akhirnya persoalan Laut Tiongkok Selatan disebutkan di dalam komunike bersama, pernyataan tersebut dinilai bermain aman. Pada intinya komunike bersama menyebutkan agar masing-masing pihak menahan diri dan pentingnya untuk kembali mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan serta penghormatan terhadap sistem hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Meskipun spekulasi dan kritikan menghujani keputusan ASEAN untuk tidak konfrontatif di dalam menanggapi putusan Mahkamah Arbitrase, setidaknya dalam konteks ini ASEAN tetap berupaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di internal organisasi kawasan itu sendiri.

"ASEAN tetap berupaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di internal organisasi kawasan itu sendiri"

Di samping itu, dinamika kawasan yang terjadi pun seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ancaman melainkan juga sebagai tantangan untuk mewujudkan ASEAN yang satu di tengah hangatnya peristiwa Brexit yang mulai mempertanyakan eksistensi dari institusi internasional.

Referensi:

Heywood, Andrew. (2011). “International Organization.” dalam Global Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

“AS Puas Dengan Sikap ASEAN.” Harian Kompas terbit tanggal 28 Juli 2016 halaman 9.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.