Category: Press Release

Tolak Omnibus Law, Aliansi Semarak Menggelar Aksi

Posted: 17 Juli 2020
Comments: 0


Massa Aksi Tolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD Banyumas.
(BEM Unsoed/Kementerian Media Aplikatif)




Purwokerto, BEM Unsoed -  Kamis (16/7/2020)  bertempat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas, puluhan mahasiswa dan masyarakat melakukan Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini diinisasi oleh Aliansi Semarak (Serikat Masyarakat Bergerak) Banyumas yang terdiri dari gerakan mahasiswa dan masyarakat di Banyumas raya. Aksi yang berlangsung pada pukul 10.00 – 11.45 WIB dan berjalan dengan damai, dan massa aksi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan.





Masuknya Omnibus Law dalam Prolegnas Prioritas 2020 dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan cenderung hanya menguntungkan korporasi oligarki. Karena hal itu, Aliansi Semarak Banyumas menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja ini.





Masa aksi selanjutnya menuntut DPRD Banyumas untuk Bersama-sama menolak Omnibus Law Cipta Kerja dengan menandatangani tuntutan yang telah disediakan. Berikut tuntutan Aliansi Semarak Banyumas:





  1. Mendesak DPRD Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dibutktikan dengan keterangan resmi yang dipublikasikan.
  2. DPRD siap mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
  3. Membuka partisipasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan khususnya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat Banyumas.
  4. Aliansi Semarak menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak pro terhadap rakyat dan hanya menguntungkan korporasi oligarki.




Setelah menunggu cukup lama, Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Subagyo, akhirnya keluar untuk menemui massa didampingi oleh Sekretaris DPRD Banyumas.





Namun Subagyo hanya bersedia untuk meneruskan aspirasi massa yang tertuang dalam kajian 150 lembar kepada DPR RI. Penolakan untuk menandatangani tuntutan disampaikan dengan alasan penandatanganan tersebut bukan kewenangan Subagyo sebagai Ketua Komisi II DPRD Banyumas.  Diskusi terjadi cukup lama soal penandatanganan ini, namun akhirnya massa menerima pada aksi kemarin hanya kajian yang bisa diserahkan.





Menanggapi hal itu, Koordinator Lapangan Aksi Tolak Omnibus Law, Fakhrul Firdausi menyatakan akan terus mengawal dan menuntut DPRD Banyumas agar menandatangani surat tuntutan penolakan Omnibus Law.









“Seperti yang tadi sudah disepakati, kami akan terus mengejar agar tuntutan kami ini ditandatangani dan diakomodir oleh DPRD Banyumas, karena memang tujuan utama kami adalah kajian tersampaikan dan juga tuntutan yang kami bawa ini ditandatangani.” ujar Fakhrul.










Penulis : Dzaki Azhar





Editor : Chrisdian Provita Bella


Tags: , ,

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.