Category: Press Release

Diskusi Film: Dilarang $akit

Posted: 24 Agustus 2020
Comments: 0






BEM Unsoed - Kementerian Kajian dan Aksi Strategis BEM Unsoed berkolaborasi bersama dengan BEM Fakultas Kedokteran dan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan diskusi Film dengan judul “Dilarang $akit". Diskusi ini dilaksanakan secara online menggunakan Google Meet pada Sabtu (22/08) pukul 13:00-15:30 WIB.





Agenda ini membahas permasalahan yang ada di dalam film "Dilarang $akit", terutama terkait permasalahan BPJS serta kualitas udara yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Diskusi dibuka oleh moderator Kurnia Khayaturohmah, Staff Kastrat BEM FEB Unsoed, dengan menghadirkan lima narasumber:





  1. Dr.dr. Eman Sutrisna, M.Kes (Dosen FK Unsoed)
  2. Muhammad Sridipo (Sutradara Film Dilarang Sakit Watchdoc)
  3. Bambang, S.E, M.Si (Dosen FEB Unsoed)  
  4. Petrus Hariyanto (Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia)
  5. Bondan Andriyanu (Juru Kampamye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia)








Eman Sutrisna dalam diskusi bedah film ini menjelaskan dari perspektif kesehatan, dimana masyarakat sangat membutuhkan batuan-bantuan kesehatan dari pemerintah. “Jaminan kesehatan adalah tanggung jawab yang besar untuk negara selain itu bantuan kesehatan pun masih butuh perbaikan secara menyeluruh untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.





Kemudian beliau lanjut menjelaskan permasalahan yang ada dalam film tersebut. “Dalam film Dilarang $akit itu ada sebuah nasehat untuk program jaminan kesehatan program tersebut sudah baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan atau diperbaiki yaitu fokus pelayanan jaminan kesehatan hanya pada pengobatan, bukan kepada pencegahan. Tata kelola keuangan yang belum optimal dalam program jaminan kesehatan yang bisa dilihat dalam film tersebut,” ujarnya.





Sebagai sutradara film "Dilarang $akit", Muhammad Sridipo menceritakan bagaimana gambaran BPJS saat ini. “Niat program ini baik namun pada kenyataannya malah defisit, kemudian biaya BPJS dibebankan kepada rakyat seperti kenaikan iuran. Penggunaan uang publik pada program kesehatan tidak dikelola dengan baik untuk manajemen program BPJS,” jelas Sridipo.





Pembicara selanjutnnya, Bambang selaku dosen FEB menjelaskan posisi BPJS sebagai badan hukum negara. “Keberadaan BPJS sebagai kelembagaan masih ambigu karena berbadan hukum tapi pelayanan harus profesional seperti pelayanan kesehata swasta yang akhirnya menyebabkan deficit selain itu karena BPJS adalah badan hukum negara tetapi mengapa defisit ditanggung oleh konsumen,” ujar Bambang.





Petrus Hariyanto selaku Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia kemudian menjelaskan pemasalah yang ada dilapangan terkait pelayanan cuci darah. “Dalam menerima pelayanan cuci darah kami masih merasakan diskriminasi, pelayanan cuci darah dibedakan menurut tipe rumah sakitnya yang paling banyak ada di rumah sakit kelas tipe D,” jelas Petrus.





Terakhir, permasalahan polusi udara disampaikan oleh Bondan Andriyanu. Bondan menjelaskan bahwa polusi udara sangat berbahaya bagi tubuh manusia, oleh karena itu masyarakat berhak untuk mendapatkan data terkait polusi udara. “Saat ini kita tahu semua polutan bisa diukur oleh teknologi terbaru. Polusi udara menjadi penting disaat ukurannya di atas baku mut, saat itu juga harus ada pencegahan dan edukasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat,” tutup Bondan.










Penulis: Dzaki Azhar





Editor: Chrisdian Provita Bella


Tags: , ,

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.