Category: Press Release

Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat

Posted: 25 Oktober 2021
Comments: 0






(Sumber : Kementerian Aksi dan Propaganda)





BEM Unsoed - Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat merupakan agenda dari Kementerian Aksi dan Propaganda BEM Unsoed. Agenda Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat ini diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 pada pukul 11.00 tepatnya di Jalan Merdeka Barat atau Patung Kuda. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menuntut Presiden Jokowi untuk segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di rezimnya saat ini.





Agenda Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam aliansi GASAK (Gerakan Selamatkan KPK) dan BEM SI. Agenda ini meliputi rangkaian konsolidasi, teknis lapangan, dan aksi massa.





Terdapat 12 tuntutan yang dilayangkan massa aksi kepada Presiden Jokowi pada Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat yang disebut “Selusin Tuntutan Rakyat”. Berikut 12 tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi pada Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat :





1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.





2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.





3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.





4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri.





5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.





6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK No. 19 Tahun 2019, serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam Agenda Pemberantasan Korupsi.





7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.





8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.





9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.





10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.





11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energy dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.





12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.










(Sumber : Kementerian Aksi dan Propaganda)






Agenda Aksi Nasional 7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat dimulai dengan massa berkumpul di titik kumpul yang terletak di depan gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. Massa aksi membuat barisan rapih dimana massa aksi perempuan berada di belakang mobil komando dan diborderi oleh massa aksi laki-laki. Walaupun hujan turun saat sedang membuat barisan dan border tetapi massa aksi tetap semangat untuk melaksanakan aksi.





Massa aksi bergerak dengan longmarch menuju depan istana negara. Tetapi tepat di depan pintu gerbang masuk monas, massa aksi dihadang oleh aparat kepolisian. Massa aksi tertahan di depan pintu gerbang masuk monas, dengan penjagaan polisi wanita di garda terdepan. Aksi tetap dilanjutkan dengan orasi politik dari berbagai macam pimpinan ataupun perwakilan lembaga. Aksi rehat sejenak saat adzan berkumandang. Massa aksi melaksanakan shalat berjamaah. Setelah melaksanakan shalat, massa aksi mulai kembali berbaris dan aksi dimulai kembali. Lagi-lagi orasi politik, lagu perjuangan, dan sumpah mahasiswa terus terucap dari mulut massa aksi. Selagi rangkaian aksi terus berjalan, tim lobbying terus bernegoisasi dengan aparat kepolisian, agar massa aksi dapat maju ke depan istana negara.









(Sumber : Kementerian Aksi dan Propaganda)





Setelah negoisasi yang panjang, akhirnya massa aksi diperbolehkan maju tetapi tidak sampai ke depan istana negara. Melainkan hanya sampai di Jalan Merdeka Barat atau di patung kuda. Aparat kepolisian sudah memasang pagar besi dan memparkirkan mobil barakuda agar massa aksi tidak bisa maju lebih jauh lagi. Aksi tetap berlangsung dengan orasi politik dari lembaga-lembaga mahasiswa dan diadakannya panggung rakyat. Terdapat persembahan penampilan dari teman-teman massa aksi, dengan bermain gitar dan bernyanyi lagu perjuangan sampai ke lagu sindiran untuk pemerintah dan aparat.





Di tengah-tengah rangkaian aksi, tim lobbying terus bernegoisasi agar Presiden Jokowi datang untuk menemui massa aksi. Tetapi sayang sekali, Bapak Presiden Jokowi tidak berada di istana, beliau telah terbang ke Kalimantan selatan. Untuk itu, tim lobbying selaku perwakilan dari massa aksi meminta perwakilan dari istana untuk datang menemui massa aksi untuk mendengarkan 12 tuntutan dan menandatangani tuntutan tersebut.









(Sumber : Kementerian Aksi dan Propaganda)





Setelah proses negoisasi yang cukup memakan waktu, Pak Moeldoko selaku Kepala Staff Kepresidenan mau menemui massa aksi dengan syarat, bertemu di pos putih dekat istana negara. Tetapi dengan tegas massa aksi menolak, massa aksi meminta Pak Moeldoko untuk datang menemui massa aksi dan berdiskusi secara terbuka dengan massa aksi yang berada di patung kuda. Akhirnya Pak Moeldoko bersedia untuk menemui massa aksi secara langsung dan menerima kajian tentang 12 tuntutan rakyat serta menandatangani nota kesepakatan peninjauan kajian.





Massa aksi memberikan waktu 3x24 jam kepada pihak istana dan presiden untuk memberikan sikap konkrit terhadap kajian yang massa aksi berikan. Jika dalam waktu tersebut tidak ada tindak lanjut yang jelas. Maka massa aksi akan mengambil sikap dengan kembali turun ke jalan untuk menemui Presiden Jokowi secara langsung. Pada pukul 17.00 WIB aksi selesai dan mahasiswa dari tiap-tiap lembaga membubarkan diri.










Penulis : Kementerian Aksi dan Propaganda





Editor : Yuka Nabila Shauma


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.