Category: Press Release

Diskusi Publik : Indonesia Di Bawah Bayang-Bayang Oligarki

Posted: 29 Mei 2021
Comments: 0


Sumber: Kementerian Analisis Isu Strategis




BEM Unsoed – Telah dilaksanakan diskusi daring yang merupakan koloborasi antara BEM Universitas Jenderal Soedirman dengan BEM KM Institut Pertanian Bogor pada Senin, 24 Mei 2021 dengan pembicara Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, dan juga Merah Johansyah selaku Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang membahas mengenai 23 tahun reformasi dengan tema “Indonesia di bawah bayang-bayang oligarki.”





Diskusi diawali dengan pemaparan materi oleh Prof. Fauzan mengenai awal perjalanan reformasi yang tidak lepas dari peran mahasiswa yang masih memiliki pemikiran idealis yang belum tercampur hiruk piruk kepentingan politik dengan gerakan reformasi yang menuntut mengadili Soeharto, melaksanakan amendemen UUD 1945, menghapus dwifungsi ABRI, dan otonomi daerah seluas-luasnya. Dilanjut dengan penjelasan mengenai pengertian oligarki dan juga penjelasan mengenai kebijakan pemerintah yang seakan membuka atau melanggengkan oligarki di Indonesia sehingga diperlukan dan harus segera dilakukan evaluasi. Lalu terdapat penjelasan mengenai pencalonan anak Presiden dalam pemilihan kepala daerah yang dikatakan tidak etis tetapi sayangnya hukum di Indonesia telah membatalkan UU dinasti politik oleh MK pada 2015 lalu. Dan pernyataan yang ditegaskan oleh Prof. Fauzan adalah apapun sistem pemerintahannya yang terpenting jika tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka dan bukan hanya kepentingan dirinya sendiri maka itu baik.





Sumber: Kementerian Analisis Isu Strategis




Diskusi selanjutnya diisi oleh pemaparan bung merah terkait oligarki yang pembahasannya lebih berfokus pada kegiatan ekonomi. Pemaparan pertama mengenai oligarki ekstraktif yang mana oligarki ini bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam, Oligarki ini bisa didukung karena adanya ijon politik pilkada yang terjadi antara pelaku bisnis dan politisi dalam penyelenggaraanPilkada. Praktik ijon politik ini sangat berbahaya karena pemerintah akan membuat kebijakan yang menguntungkan para pelaku bisnis yang menyokong mereka karena bentuk timbal balik. Seperti saat Pemilu yang menjadi kesempatan bagi para oligarki tambang dalam mendapatkan legitmasi kekuasaan untuk mengendalikan kebijakan dan anggaran publik demi memoerbesar keuntungan. Akibat dari pengeksploitasian SDA kini Indonesa dilanda krisis sosial ekologis seperti banyaknya lubang tambang, radiasi dari merkuri dan sianida untuk pencucial emas sehingga mengundang bencana kebakaran hutan, banjir, longsor dan lainnya yang mungkin tidak dirasakan oleh para elit politik dan para pengusaha tambangnya itu sendiri.





Diskusi ini diadakan untuk memperingati hari reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei kemarin, pembahasan mengenai tuntutan reformasi apakah sudah sepenuhnya tercapai setelah 23 tahun pasca gerakan reformasi tahun 1998. Tetapi sepertinya praktik korupsi yang sebelumnya hanya dilakukan terpusat pada Soeharto setelah reformasi dengan adanya otonomi daerah seluas-luasnya malah membuat praktik korupsi semakin melebar. Kini, ditambah oligarki yang semakin menguat maka diperlukannya evaluasi untuk kembali mengoptimalkan gerakan reformasi yang menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya untuk memuaskan kepentingan para aktor ekonomi ataupun para pelaku elit politik yang kini berusaha melanggengkan oligarki.










Penulis: Kementerian Analisis Isu Strategis


Tags: , ,

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.