Oleh Adam Irwansyah (F1B023054), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sebagai seorang mahasiswa, saya memandang kebijakan pemerintah saat ini sebagai cerminan dari arah pembangunan nasional yang ingin dicapai. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting dalam menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas hidup generasi muda. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan distribusi yang merata, program ini rawan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Tentara Republik Indonesia (RUU TNI) juga menjadi sorotan publik karena menyangkut posisi strategis militer dalam kehidupan sipil. Apakah batas antara peran militer dan sipil akan tetap terjaga jika ruang geraknya diperluas?
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian serius. Akses dan kualitas layanan yang belum merata membuat kesenjangan antarwilayah semakin tampak. Di bidang ekonomi, kebijakan subsidi dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cukup membantu, tetapi efektivitasnya belum menyentuh seluruh kalangan secara adil. Apakah kebijakan ini sudah menyentuh masyarakat lapisan terbawah, atau hanya berputar di kelompok yang sudah mapan? Di sisi lain, kebijakan lingkungan hidup juga belum menjadi prioritas utama. Pembangunan yang terus dikejar sering kali mengorbankan kelestarian alam dan memperparah dampak perubahan iklim. Apakah pembangunan yang kita lakukan hari ini benar-benar berpihak pada keberlanjutan masa depan atau hanya sekadar mendukung golongan tertentu?
Kebijakan publik seharusnya bukan hanya menjadi simbol program kerja, melainkan alat nyata untuk mensejahterakan rakyat. Harus ada transparansi, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapnya. Indonesia butuh kebijakan yang tidak hanya menjawab masalah hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.