Category: Press Release

Diskusi Publik Babak Akhir Kematian KPK

Posted: 24 Mei 2021
Comments: 0


Sumber: Kementerian Analisis Isu Strategis




BEM UNSOED – Telah dilaksanakan diskusi daring yang diadakan oleh BEM Universtas Jenderal Soedirman pada Rabu, 19 April 2021 dengan tema “Babak Akhir Kematian KPK” yang menghadirkan pembicara Pof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, Kurnia Ramadhan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Benydictus Siumlala dari Anggota Advokasi Wadah Pegawai KPK RI. Diskusi ini juga turut mengundang pihak pemerintah yaitu dari Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi III DPR RI, dan KPK tetapi sayangnya pada hari diskusi tidak ada yang dapat menghadiri jalannya acara.





Diskusi diwalai dengan paparan narasumber pertama yang dijabarkan oleh Kurnia Ramadhan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membuka materinya dengan kalimat “Sejak awal negara memang tidak menginginkan pemberantasan korupsi berjalan dengan optimal.”.  Dilanjutkan dengan menjelaskan dan memberi bukti terkait pelemahan yang terjadi di KPK khususnya sejak pergantian ketua pada tahun 2019 yang dapat dilihat dari turunnya indeks persepsi korupsi, disorientasi penguatan pemberantasan korupsi yang mana pengerjaan KPK saat ini sangat menyimpang dari yang seharusnya didahulukan, pengangkatan ketua KPK yang sudah dua kali didapati melanggar kode etik, lalu jumlah tangkap tangan KPK yang menurun sekali pada tahun 2020 yang mana membuat publik berfikir kini tugas KPK bukan merupakan pemberantas korupsi lagi melainkan Komisi Pelindung Koruptor.





Diskusi dilanjutkan oleh Pof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed yang menjelaskan tujuan atau harapan dari dibentuknya UU baru yaitu UU No. 19 Tahun 2019, dan Menjelaskan pelemahan-pelemahan yang terjadi di KPK diantaranya: Pelemahan indepedensi KPK, Bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawaban tertinggi dihapus, Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, Standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK, Dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengaaman minimal 15 tahun, Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan, Pemangkasan kewenangan penyelidikan, Pemangkasan kewenangan penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan dan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi yang mana sangat rawan karena panjangnya prosedur, dan juga ada risiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus.





Paparan narasumber terakhir dijelaskan oleh Benydictus Siumlala dari Anggota Advokasi Wadah Pegawai KPK RI yang merupakan salah satu dari 75 anggota KPK yang dibebas tugaskan karena ketidak lulusan dalam test TWK yang diadakan oleh KPK. Beliau membahas kronologi dan juga keanehan yang terjadi saat test TWK, kenanehan ini sudah ditemukan pada kartu ujian mengenai maksud dari “asesmen test”, lalu soal test TWK yang sangat berbeda dari contoh soal yang beredar karena soal ujian TWK yang dikerjakan anggota KPK  merupakan indeks moderasi benergara yang dimiliki oleh angkatan darat, pada saat test wawancara juga adanya kenaehan yaitu tidak ditemukan voice recorder ataupun kamera pengawas ditambah jumlah pewawancara pada setiap anggota KPK tidak sama, dan juga pembahasan test wawancara yang menyinggung privasi mengenai seksualitas dan keyakinan.





Hal-hal yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh ketiga narasumber amat sangat membuktikan bahwa adanya pelemahan pada diri KPK, KPK seolah kehilangan taringnya dalam memangsa para koruptor yang merupakan pelaku extraordinary crime yang amat sangat merugikan kesejahteraan negara. Jika tidak segera dibenarkan maka KPK yang merupakan anak kandung reformasi akan segera mati dan tidak berguna lagi, disini pernyataan-pernyataan yang disuarakan bukan hanya untuk 75 orang pegawai KPK yang dibebas tugaskan melainkan menuntut fungsi KPK yang harus segera di optimalkan kembali.










Penulis : Kementerian Analisis Isu Strategis


Tags:

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.