Category: BETTER : BEM Newsletter

BETTER #104: Alun-alun Rame, Ada Apa Nih?

Posted: 7 Oktober 2020
Comments: 0


Massa aksi Banyumas #BatalkanOmnibusLaw (07/10).
(Sumber: Kementerian Media Aplikatif)




Eh iya, ana rame-rame apa Lur nang Alun-alun?





Hari ini, Rabu (7/10) Aliansi Mahasiswa se-Banyumas melakukan aksi turun ke jalan nggo membatalkan pengesahan Omnibus Law. Aksi dengan tajuk "Banyumas #BatalkanOmnibusLaw" ini diinisiasi oleh Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Banyumas sing terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Nah selain elemen dari SEMARAK, aksi ini juga diikuti oleh ribuan mahasiswa dari 33 organisasi, pelajar dan serikat buruh.





Gokil! 33 organisasi kuwe terdiri dari siapa bae?





33 organisasi tersebut berasal dari BEM Unsoed, seluruh BEM fakultas di Unsoed, LPM Solidaritas FISIP Unsoed, DEMA IAIN Purwokerto, HSIK IAIN Purwokerto, Dema Fakda IAIN Purwokerto, LPM Saka IAIN Purwokerto, LPM Obsesi IAIN Purwokerto, IT Telkom Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, BEM Teknik dan Sains UMP, HMPS HES UMP, HMPS PAI UMP, Universitas Amikom Purwokerto, Universitas Wijaya Kusuma, UPBBJ Universitas Terbuka, STIKES Ibnu Sina Ajibarang, Universitas Harapan Bangsa, Universitas BSI Purwokerto, HMI MPO Purwokerto, HMI IAIN Purwokerto, HMI UPM, Pondok Berhimpun, IMM Banyumas, PMII Purwokerto, PMII IAIN Purwokerto, GMNI Purwokerto, FMN Purwokerto, KAMMI UMP, GMBS, Himapol Korwil IV, Sakato Tiger dan Serikat Pekerja RTMM.





Berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat terlibat dalam aksi Banyumas #BatalkanOmnibusLaw (07/10).
(Sumber: Kementerian Media Aplikatif)




Rame banget dong ya! Terus apa tuntutan sing dibawa dalam aksi ini?





Terdapat delapan tuntunan yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Bergerak (SEMARAK), yaitu:





  1. Aliansi SEMARAK Banyumas menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan pemerintah
  2. Menuntut DPR RI untuk mencabut pengesahan Omnibus Law
  3. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan PERPPU untuk menggantikan Omnibus Law
  4. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan COVID-19
  5. Menuntut wakil rakyat di tingkat Banyumas untuk menolak Omnibus Law
  6. Menuntut wakil rakyat untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan kedepannya
  7. Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisasikan kebijakan di era pandemi
  8. Lakasanakan Reforma Agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional




Kepriwe kronologi aksine, Lur?





Ngene, ngene tak ceritakna.





Aksi ini diawali dengan konvoi dari titik awal, PKM Unsoed, menuju kantor DPRD menggunakan motor pada pukul 13.00 WIB. Sesampainya di depan gedung DPRD Banyumas, massa aksi langsung menempatkan diri. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian orasi oleh perwakilan mahasiswa, organisasi, dan buruh.









Satu jam setelah aksi digelar, sekitar pukul 14.00 WIB, perwakilan DPRD akhirnya menemui massa. Perwakilan DPRD tersebut ialah Ketua DPRD, Budhi Setiawan, dan beberapa perwakilan dari fraksi partai yang terlibat dalam pengesahan Omnibus Law. Setelah itu tuntutan disampaikan oleh perwakilan massa aksi, Afdhal Yuriz, yang juga merupakan Menteri Kajian dan Aksi Strategis BEM Unsoed 2020.





Massa aksi menuntut untuk penandatanganan tuntutan yang dibawa. Namun, hanya empat dari tujuh fraksi yang menandatangani tuntutan tersebut, Lur!





Siapa aja tuh?





Fraksi sing wis tandatangan kuwe dari partai PDIP, Golkar, Gerindra dan PKB.





Surat posisi yang sudah ditandangani bisa kalian akses di sini: bit.ly/SuratPosisiMosiTidakPercaya





Terus fraksi lain nang endi dong?





Nah, itu juga sing aku bingung Lur. Massa aksi sempat mempertanyakan dan mendesak ketujuh fraksi,yang terdiri dari sembilan partai, untuk keluar menemui massa dan menanadatangani tuntutan. Eh tapi, malah ditinggal mlebu karo Pak Ketua DPRD Banyumas tanpa jawaban lur :(





Hah, bisane???





Terbingung aku terheran-heran~~~





Tapi walaupun ditinggal, massa aksi nggak mudah menyerah Lur. Mereka memaksa masuk gedung DPRD dan sempat terjadi lempar-melempar botol plastik. Tapi untungnya, massa masih punya stok sabar dikit-dikit nih.





Akhirnya massa aksi kembali dalam kendali dan memutuskan untuk tetap menunggu hingga ketujuh fraksi bersedia untuk menandatangani tuntutan. Sambil menunggu, orasi terus disuarakan dari berbagai perwakilan organisasi dan mahasiswa.





Angin segar berhembus pukul 16.00 Lur, karena Sekretaris DPRD juga keluar nggo menemui massa aksi.





Sekretaris DPRD Banyumas, Nungky H. R. menemui massa aksi (07/10).
(Sumber: Kementerian Media Aplikatif)




Lanjuuut~~~





Sekretaris DPRD, Nungky Harry Rachmat, menyampaikan bahwa perwakilan fraksi lain lagi ada perjalanan dinas dan berhalangan untuk menandatangani tuntutan hari itu juga. Pak Nungky menambahkan, beliau akan memastikan tuntutan ditandatangani oleh seluruh fraksi yang berhalangan.





Tapi tidak semudah itu, Ferguso! Massa aksi tetap menuntut bukti aspirasinya ditandatangani oleh semua fraksi. Selain itu, massa juga ingin memastikan bahwa tuntutan mereka betul-betul dibawa oleh DPRD kepada pihak DPR RI.





Aduh, trust issue soalnya ya Lur.





Bener huhuhu. Setelah bernegosiasi sana-sini, sekitar pukul 16.16 WIB, perwakilan dari organisasi diperbolehkan untuk masuk ke kantor DPRD untuk membahas keberlanjutan soal tuntutan ini. Di dalam gedung DPRD, Pak Nungky kembali menegaskan bahwa beliau akan menyampaikan tuntutan ini . Et, tapi perwakilan organisasi yang masuk masih belum bisa menerima jawaban itu.





Perwakilan organisasi sedang berbincang dengan anggota fraksi via telepon (07/10).
(Sumber: Kementerian Media Aplikatif)




Pak Nungky didesak untuk menghubungi fraksi lain yang tadi berhalangan hadir yaitu fraksi dari partai Demokrat dan PAN, partai P3 dan Nasdem, serta fraksi PKS. Akhirnya beliau bersedia dan seluruh fraksi tersebut dihubungi terkait penandatangan tuntutan.





Singkat cerita, seluruh fraksi bersedia ditemui pada hari Sabtu (10/10) mendatang oleh seluruh perwakilan organisasi. Massa aksi kemudian membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.





"Kita perlu terus mengawal omnibus Law karena Omnibus Law ini tidak hanya akan berdampak pada kita, tetapi pada anak cucu kita. Tidak juga hanya pada buruh dan pekerja, tapi juga pada lingkungan," ujar Presdiden BEM Unsoed 2020, Lugas Ichtiar.





Gokil banget aksi hari ini, Lur! Pokoknya #BatalkanOmnibusLaw, nggak usah pake fafifu lagi!





Penulis: Aulia Mulan Santika & Chrisdian Provita Bella










Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah better-1.png




BETTER (BEM Newsletter) adalah layanan berita terkini mengenai Unsoed, isu-isu nasional, dan internasional. Dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, BETTER bakal hadir setiap hari Senin-Kamis biar kamu update informasi selalu!





Punya saran dan masukan untuk BETTER? Tulis disini ya!


Tags: , ,

Post Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.